Ada Guru Hanya Digaji Rp 75 Ribu

Nasib guru Wiyata Bhakti atau yang akrab disebut guru WB di Banyumas ternyata masih sangat mengenaskan. Tahun ini, saat pemerintah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 877.500, namun ternyata masih saja ada guru WB yang gajian hanya Rp 75 ribu perbulan.

Kondisi ini menjadi warna tersendiri dalam agenda dialog Menko Kesra, Agung Laksono dengan warga Banyumas yang dimoderatori Bupati Mardjoko di lapangan Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Jumat (18/1). Dalam agenda tersebut, dimunculkan keluhan guru WB yang hampa menantikan kebijakan pemerintah pusat mem-PNS-kan mereka.

Guru Belum Siap Hadapi Kurikulum Baru

Kualitas Sumber Daya (SDM) guru kembali menjadi sorotan masyarakat. Seperti disampaikan beberapa tokoh dan praktisi pendidikan dalam obrolan serius mencari solusi (Obsesi) yang mengupas pemberlakukan kurikulum baru 2013, di Graha Pena, Kamis (17/1).

Wakil Rektor Universita Ibnu Khaldun (Uika) Bogor, Ruhenda, yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, sertifikasi dan kinerja guru harus dikaji lebih dalam lagi.
Sebab, kata dia, masih banyak sertifikasi yang diberikan kepada guru tidak sesuai dengan aplikasi yang diterapkan di lapangan. Ruhenda mengatakan, secara subtansial tidak melihat perubahan yang gradual pada perubahan kurikulum.

Mahfud: Penghapusan RSBI Dilakukan Bertahap

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. mengatakan penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) mesti dilakukan secara bertahap. “Ini urusan pendidikan. Ke depan mesti diatur agar semua berjalan tanpa mengganggu proses pendidikan,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Minggu, 13 Januari 2013.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

Mahfud mengatakan MK sudah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi isu RSBI ini. Menteri Nuh sudah diberitahu bahwa MK tidak menuntut perubahan secara mendadak. “Setelah keluar putusan, Menteri hubungi saya,” kata Mahfud.

Yogyakarta Pertahankan Sistem RSBI

Sejumlah sekolah di Kota Yogyakarta mempertahankan sistem belajar-mengajar Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), meski program itu dihapus Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana mengatakan, sebanyak delapan SMA dan tiga SMA RSBI di Kota Yogyakarta tetap menjalankan sistem belajar-mengajar sesuai standar RSBI sebelumnya. Semua RSBI di kota ini masih menunggu instruksi dari Kementerian Pendidikan setelah program itu dihapus Mahkamah Konstitusi.

Protes soal program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta (10/6). TEMPO/ Seto Wardhana

"Kami mematuhi keputusan MK sehingga semua sekolah statusnya kembali menjadi reguler. Sekolah menunggu aturan teknis dari Kementerian Pendidikan," kata Edy di Balai Kota Yogyakarta, Jumat, 11 Januari 2013.

RSBI Bubar, Guru Bingung Ortu Senang

Pengelola sekolah yang menyandang predikat rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) di Banyuwangi, Jawa Timur, kebingungan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan RSBI.

Kepala RSBI SMA Negeri 1 Giri, Mujiono, mengatakan akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut anggaran dari Kementerian Pendidikan untuk RSBI Rp 100 juta per tahun terancam dicabut. Padahal, anggaran itu menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan operasional sekolah.

Menurut Mujiono, bila anggaran itu dicabut, sekolahnya akan melakukan penghematan tanpa mengurangi kualitas pendidikan. "Kami akan berhemat, misalnya tidak lagi pakai pendingin udara," katanya, Kamis, 10 Januari 2013.

Selain dari APBN, sumber pendapatan sekolah berasal dari APBD Banyuwangi dan biaya bulanan dari siswa. SMA Negeri 1 Giri menarik biaya bulanan Rp 180 ribu-Rp 200 ribu per siswa.

Suasana belajar mengajar dengan menerapkan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di SMAN 2 Surabaya, Jatim, Rabu (9/1). ANTARA/M Risyal Hidayat

Sementara orang tua siswa menyambut dengan senang putusan MA yang membubarkan RSBI. Sebab, biaya sekolah di RSBI cukup mahal.

MK Bubarkan Sekolah Bertaraf Internasional

Mahkamah Konstitusi membubarkan sekolah bertaraf internasional dan rintisan sekolah bertaraf internasional. Hal ini merupakan dampak dari dikabulkannya uji materi terhadap Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pembentukan sekolah bertaraf internasional.

Majelis hakim konstitusi menilai pembentukan sekolah bertaraf internasional berpotensi mengikis rasa bangga dan karakter nasional. Hal ini bertentangan dengan konstitusi yang menganjurkan pemerintah untuk semakin meningkatkan rasa bangga dan membina karater bangsa.

Sejumlah siswa mengikuti Kontes Robot di SMP N 8 Yogyakarta, (22/3). Kontes tersebut merupakan program yang menjadi salah satu syarat dalam Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ANTARA/Noveradika/ed/nz/12

”Membangun pendidikan yang setara internasional tidak harus mencantumkan label bertaraf internasional. Sistem pendidikan di dalamnya juga berdampak mengurangi pembangunan jati diri nasional,” kata hakim konstitusi Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, 8 Januari 2013.

Perilaku Seksual Siswa Surabaya Semakin Parah

Hasil survei yang dilakukan Hotline Pendidikan Surabaya bersama Yayasan Embun Surabaya memperlihatkan perilaku seksual para pelajar sekolah menengah atas dan sederajat di Kota Surabaya semakin memprihatinkan.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap siswa kelas XI SMA, SMK, madrasah aliah dan sekolah Kristen selama Juli-Oktober 2012, diketahui bahwa sebanyak 44 persen pelajar Surabaya berpandangan bahwa dalam berpacaran boleh melakukan hubungan intim dengan pasangannya.

freepicturesweb.com

Mulai 2013, Guru SMA Harus Kuasai Banyak Pelajaran

Kurikulum Pendidikan 2013 akan menghapus penjurusan di tingkat sekolah menengah atas sehingga pelajar bisa memilih mata pelajaran yang diminatinya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh berujar, sistem baru ini menuntut perubahan manajemen sekolah karena jumlah siswa yang mengambil mata pelajaran tertentu akan berbeda setiap tahun.

"Guru SMA harus menguasai mata pelajaran lain berdasarkan mayor dan minornya," kata Nuh, ketika berkunjung ke kantor redaksi Tempo, Rabu, 26 Desember 2012. Nuh mencontohkan guru yang mengambil mata pelajaran Biologi sebagai mata pelajaran mayor juga harus mengambil mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam lain sebagai minor.

Buku Babon Sejarah Indonesia Segera Terbit

Sxc.hu

Buku berjudul 'Indonesia dalam Arus Sejarah' karya 100 sejarawan segera terbit. Buku yang tebalnya total mencapai 11.000 halaman itu berisi kisah zaman prasejarah Indonesia hingga masa reformasi 1998.

Seorang penulis dan penyunting buku 'babon' sejarah tersebut, Nina Herlina Lubis mengatakan, pengerjaan buku yang dibagi menjadi 10 judul itu dimulai sejak 2000-2008. Setelah selesai disusun naskahnya, proses pencetakan buku itu sempat mangkrak.

"Sekarang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Nina kepada Tempo, Senin, 24 Desember 2012.

Uji Coba Publik Kurikulum 2013

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan. Disamping kurikulum, terdapat sejumlah faktor diantaranya: lama siswa bersekolah; lama siswa tinggal di sekolah; pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi; buku pegangan atau buku babon; dan peranan guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan.
Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan Pasal 35: kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Hal ini sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Nasib Honorer Tertinggal di Tangan PPK

Yang sudah menjadi tenaga honorer satu (K1) dan dua (K2), monggo...monggo...silakan disimak info yang satu ini.....

Tuntas atau tidaknya penyelesaian masalah tenaga honorer kategori satu (K1) dan dua (K2) di tingkat pusat maupun daerah juga tergantung pada komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Itu pula sebabnya PPK harus menerapkan Norma, Standar, dan Prosedur (NSP) Kepegawaian dengan konsisten, agar masalah honorer dapat diselesaikan dengan baik.

Pergantian Kurikulum Pendidikan 2013 Capai Rp 171 Miliar

Anggota Komisi X DPR Herlini Amran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana akan mengubah kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2013 mendatang. Besarnya anggaran pergantian kurikulum pendidikan nasional tahun 2013 sebesar 171 Miliar.


“Pergantian kurikulum pendidikan nasional itu tidak gratisan. Saya berharap besarnya anggaran penyempurnaan kurikulum pembelajaran dan pembukuan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan nasional tahun 2013 berbanding lurus dengan output yang akan didapatkan,” kata Anggota Komisi X DPR Herlini Amran, Senin (26/11/2012).